KOP 3

on . Hits: 72

HAKIM DAN SUMPAH JABATAN

 ILMAN

Oleh :

Ilman Hasjim

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kolaka, Sulawesi Tenggara dan

Mahasiswa Program Doktor UIN Alauddin Makassar

Meski belum tuntas perdebatan soal status hakim, tahun 2017 silam pemerintah kembali membuka pendaftaran calon pengadil meja hijau. Rekrutmen tersebut dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Hal itu “terpaksa” dilakukan. Sebab, sejak 2011 tidak ada penjaringan kandidat hakim baru.

Keadaan demikian terjadi akibat terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diikuti regulasi badan-badan peradilan yang menyebut hakim sebagai pejabat negara. Penegasan nomenklatur yang rupanya masih polemik dan belum menemukan titik terang hingga sekarang.

Efek moratorium rekrutmen, menunggu aturan khusus pola penerimaan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), akibatnya, pengadilan mengalami defisit hakim. Realita yang tidak sejalan dengan tingginya volume perkara masuk dan harus diselesaikan di ruang sidang. Bahkan ada prediksi, jika tak dilakukan tambahan, tahun 2021 pengadilan lumpuh. Dugaan yang ditengarai banyaknya hakim memasuki purnabakti. Baik karena cukup umur pengabdian. Maupun yang tutup usia saat bertugas.

Di lingkungan peradilan agama, banyak satuan kerja (satker) hanya memiliki tiga hakim termasuk pimpinan. Komposisi tersebut merupakan jumlah minimal di setiap pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Demikian maksud Pasal 11 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Guna mengatasi kemungkinan buruk, antisipasi ada hakim sakit atau kondisi darurat lain, banyak yang bersidang dengan hakim tunggal. Tentu dengan “izin” Ketua MA.

Kini, para calon hakim lingkungan peradilan umum (PU), peradilan agama (PA), dan peradilan tata usaha negara (PTUN) telah mengantongi Surat Keputusan (SK) Presiden Republik Indonesia (RI). Di banyak daerah sudah dilakukan prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan. Tak dipungkiri. Hadirnya hakim baru, menjadi energi positif untuk mengimbangi banyaknya beban perkara yang dihadapi.

Pilar Yudikatif

Tertanggal 11 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani SK Nomor 29/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Hakim. SK tersebut ditujukan pada 1.454 calon hakim dari tiga badan peradilan. Untuk lingkungan peradilan umum sebanyak 915 orang, peradilan agama 502 orang, dan peradilan tata usaha negara berjumlah 37 orang.

Pada internal lembaga penegak hukum Islam, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI telah menyampaikan surat resmi bertanggal 9 April 2020. Bahwa prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan calon hakim menjadi hakim digelar paling lambat akhir April 2020. Dan selama masa pencegahan Covid-19, jika kesulitan dilakukan manual, dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan media telekonferensi.

Peralihan status calon hakim menjadi hakim menjadi berita gembira bagi satker di banyak daerah. Karena faktanya, belakangan, sudah tidak berbanding lurus antara jumlah hakim dan volume perkara yang harus diselesaikan. Terlebih hakim merupakan organ penting lembaga kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pengadilan itu sendiri. Itulah kenapa ia disebut pilar yudikatif. Dengan tidak menafikan peran yang lain.

Karena peran utama adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara, maka hakim dituntut untuk bisa memahami tugas pokok dengan baik. Selalu mengasah kemampuan dan kemahiran menyelesaikan perkara. Bahkan saat mendapat tugas (tambahan) sebagai pimpinan pengadilan, menjadi Ketua dan Wakil Ketua, hakim tidak boleh absen dari kewajiban memutus perkara.

Tuntutan globalisasi juga tak bisa dihindari. Perkembangan teknologi informasi (TI) harus disambut baik, sebagai salah satu instrumen penting lancarnya proses penyelesaian perkara. Meski demikian, jangan sampai hakim terlena pada kesibukan yang bersifat “keadilan administratif” semata. Hingga lupa pada tugas pokok menegakkan “keadilan substantif” bagi para pencari keadilan.

Sumpah Jabatan

Tentang sumpah jabatan hakim telah disebutkan dalam UU. Untuk PU tertera pada Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan pertama UU Nomor 2 Tahun 1986. Bagi lingkungan PA tersebut dalam Pasal 16 UU Nomor 3 Tahun 2006 tetang perubahan pertama UU Nomor 7 Tahun 1989. Sedang bagi PTUN tertulis di Pasal 17 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama UU 5 Tahun 1986.

Dalam norma pasal-pasal seperti tersebut di atas, lugas disebutkan bahwa sebelum memangku jabatan, hakim terlebih dahulu mengucapkan sumpah. Proses formal yang harus dilalui. Sebagai tanda yang bersangkutan sudah dapat bersidang dan memutus perkara atas nama negara, hingga purnabakti.

Prosesi sumpah jabatan hakim (tingkat pertama) merupakan peristiwa sakral. Sakral, karena setelahnya, ada kewenangan lebih yang diberikan negara. Sekalipun proses formal dilaksanakan di depan ketua pengadilan tingkat pertama, pada dasarnya wewenang yang diberikan serupa dengan Hakim Tinggi dan Hakim Agung. Yang berbeda hanya level pengadilannya. Sebab, jika putusan yang dijatuhkan hakim (tingkat pertama) telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka ketetapan hukum yang dibuat mengikat siapapun. Tanpa kecuali.

Seperti dipahami, legalitas hakim bermula dari terbitnya SK Presiden selaku kepala negara. Yang keabsahannya mulai berlaku sejak ia mengucapkan sumpah jabatan. Usai diikrarkan, independensi telah melekat. Siapapun tidak boleh masuk dan intervensi saat sedang fokus menyelesaikan perkara. Wajar saja jika dikatakan hakim sebagai pejabat negara. Meski belum diakui tuntas dalam peraturan perundang-undangan.

Soal ada kritikan terkait ketidakpuasan atas putusan, itu problem lain. Itulah fungsi ada penjenjangan pengadilan. Mulai dari tingkat pertama, banding, dan kasasi. Bahkan juga untuk proses peninjauan kembali (PK). Gayung bersambut. Tentang pentingnya kualitas calon hakim telah dibahas lama. Termasuk dalam rumusan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUUJH) yang hingga kini belum final menjadi UU.

Semoga saja, dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan, bisa menjadi pemicu dan pemacu untuk tetap melaksanakan tugas dengan baik. Selalu mengasah diri dalam mengemban amanah. Memposisikan sama semua pihak berperkara (equality before the law). Dan senantiasa menjaga integritas. Apapun resiko yang dihadapi. Selamat bertugas untuk para hakim (baru) di seluruh pelosok tanah air.