KOP 3

on . Hits: 50

COVID-19 DAN LAYANAN PENGADILAN

 ILMAN

Oleh :

Ilman Hasjim

Sejak kali pertama muncul di akhir 2019 lalu, Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 menjadi momok menakutkan. Makhluk mungil yang tak tampak kasat mata manusia itu telah menjadi “pembunuh berdarah dingin”. Bagaimana tidak. Dengan waktu yang begitu singkat, ribuan nyawa telah direnggutnya. Dari data terakhir, virus yang kabarnya bermula di Kota Wuhan Tiongkok ini telah menjangkit lebih dari seratus negara di dunia.

Untuk Indonesia sendiri, jumlah korban terinfeksi selalu bertambah signifikan dari hari-hari. Padahal, sebelumnya media kita hanya menyajikan berita karantina sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijemput dari China ke Kepulauan Natuna. Karena terus berkembang, pada tanggal 15 Maret 2020, bertempat di Istana Bogor, Presiden mengumumkan bahwa penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional (bencana non-alam).

Cepatnya perkembangan “corona” ini, telah dilakukan berbagai macam cara penanggulangan. Aktifitas sekolah diliburkan. Perguruan tinggi menerapkan kuliah online. Untuk pegawai negeri, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 19 Tahun 2020 tertanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal menarik yang diatur dalam SE tersebut adalah kebolehan untuk bekerja di rumah atau work from home (WFH).

Atas hal tersebut, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia juga sigap merespon. Mulanya, ketika banyak instansi menerapkan WFH, tampaknya hal serupa agak sulit diterapkan di lembaga yudikatif. Karena cara kerja pengadilan sedikit berbeda dengan sebagian instansi lain yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Apalagi dalam perkara pidana. Ada terdakwa yang harus di lindungi hak asasinya.

Oleh karenanya, pada tanggal 17 Maret 2020 Sekretaris MA menerbitkan SE Nomor 1 Tahun 2020. Karena perkembangan penularan tak kunjung membaik, Ketua MA “merevisi” SE tersebut dengan menerbitkan SE baru tertanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Yang salah satu intinya, membolehkan setiap satuan kerja (satker) menerapkan kerja di rumah (WFH).

Layanan Terbatas

Pengadilan itu ibarat rumah sakit. Karena ia menjadi tempat penyelesaian beragam keluhan yang dihadapi masyarakat pencari keadilan. Sehingga, pengadilan merupakan tempat yang setiap saat pasti dikunjungi pihak luar. Berdasar pada hal tersebut, wajar kiranya jika pengadilan harus menyuguhkan layanan terbaik. Setidaknya, dengan kualitas layanan prima yang disajikan, akan mengurangi beban pikiran yang sedang dihadapi para pengunjung. Keterpaksaan mendatangi ruang pelayanan sedikit terobati dengan kenyamanan dan keramahan yang diberikan.

Merebaknya Covid-19 saat ini, adalah ujian luar biasa bagi MA secara kelembagaan. Banyak agenda penting harus tertunda. Padahal telah direncanakan jauh hari sebelumnya. Untuk itu, segala upaya pemerintah menghentikan sebaran virus mematikan ini harus ditopang pula oleh MA sebagai induk dari empat badan peradilan yang ada di bawahnya. Dengan selalu berharap, semoga wabah ini segera berakhir dan kegiatan kembali normal.

Menyikapi perkembangan yang ada, Ketua MA kemudian menerbitkan SE Nomor 1 Tahun 2020 seperti tersebut di atas. SE itu ditujukan pada seluruh pimpinan satker di bawahnya. Dalam SE dimaksud telah mengakomodir WFH, yang dalam SE sebelumnya tidak diurai secara jelas. Karena dinamika setiap satker berbeda, maka soal teknis di lapangan, diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pimpinan satker. Diharapkan, semua jajaran tetap berpedoman pada regulasi acuan dengan penjelasan cukup rinci pada SE berjumlah 9 halaman tersebut.

Yang perlu dipahami, saat MA memberlakukan WFH, penerapannya tidak total. Maksudnya, setiap satker harus tetap membuka layanan (kantor) seperti biasa. Namun ada kelonggaran-kelonggaran. Misalnya, keterlambatan dan cepat pulang pegawai, sepanjang diketahui oleh pimpinan dan beralasan, tidak dikenakan “sanksi”. Untuk WFH sendiri, kebijakan diserahkan kepada masing-masing satker. Bahwa kehadiran pegawai tidak mesti keseluruhan. Ada (sebagian) yang dapat diizinkan bekerja di rumah. Sepanjang ruang pelayanan tetap buka. Hanya dibatasi, untuk meminimalisir kontak fisik.

Hal penting lain yang disebut dalam SE Ketua MA adalah pengaturan hari persidangan di serahkan sepenuhnya kepada hakim pemeriksa perkara. Hal ini wajar dan lumrah, karena terkait pelaksanaan persidangan, kapan bersidang, apa yang harus dilakukan di ruang sidang, adalah domain hakim. Jika persidangan tidak dapat digelar karena situasi tidak mendukung, hakim karena jabatannya dapat menunda ke waktu berikutnya.

Berantas Bersama

            Akibat Covid-19 belum menunjukkan tren positif, korban masih saja berjatuhan, maka butuh kerjasama ekstra dari semua pihak untuk memberantasnya. Keharusan tersebut mesti dilaksanakan bersama. Baik pihak internal (pengadilan) sendiri, maupun masyarakat yang (terpaksa) datang mengadukan masalahnya ke pengadilan.

            Atas hal tersebut, sesuai SE Ketua MA tertanggal 23 Maret 2020, khusus di Pengadilan Agama Kolaka sendiri telah mencoba melakukan respon cepat merumuskan kebijakan strategis. Hal yang sama tentu telah dilakukan pula oleh satker lain. Baik yang mengatur masalah internal kaitannya jadwal WFH, maupun yang berhubungan dengan “aturan main” pihak luar yang datang mengadukan masalahnya dan atau untuk menghadiri persidangan.

Sebelumnya, sejak terbitnya SE Sekretaris MA yang lalu, telah dilakukan tindakan-tindakan fisik. Misalnya, dengan menyediakan wadah “cuci tangan” di area pintu masuk ruang pelayanan. Bahkan untuk sterilisasi area kantor, di samping meniadakan “sementara” persidangan yang telah ditetapkan, juga melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri, didampingi langsung petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

Bagi masyarakat yang datang berkunjung, untuk memastikan diri memeriksa suhu tubuh, cuci tangan dan gunakan masker, serta memperhatikan jarak aman (social distancing) jika sedang berada di ruang pelayanan / ruang tunggu sidang. Bahkan, sebagai upaya membatasi kontak fisik antara masyarakat pencari keadilan dan pegawai atau antar sesama pengunjung sidang, jam layanan telah dipersingkat. Tidak seperti hari-hari biasanya.

Termasuk yang paling urgen adalah anjuran pada masyarakat memanfaatkan sarana teknologi informasi yang sudah dikembangkan MA. Misalnya, pengaduan, dapat mengakses link yang bisa dikunjungi. Untuk pendaftaran perkara, sangat dianjurkan menggunakan instrumen e-court (mendaftar secara elektronik). Apabila sudah terdaftar, bisa menerapkan persidangan elektronik (e-litigation). Semua dilakukan semata membatasi komunikasi langsung para pihak. Juga mengurangi (keharusan) bersidang manual di kantor pengadilan.

Harapannya, masyarakat juga ikut berpartisipasi dengan mengindahkan segala tata tertib saat masuk dan berada di ruang pelayanan dan di ruang sidang. Karena, jika tidak ada respon positif, upaya pencegahan ini tidak akan berjalan efektif. Butuh peran aktif semua. Termasuk, jika tidak mendesak, untuk sekarang, agar menunda dulu mendatangi pengadilan. Demi kesehatan dan keselamatan. Bersama berantas Covid-19.

Penulis adalah 

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kolaka dan 

Mahasiswa Program Doktor UIN Alauddin Makassar

Tulisan ini telah dimuat di Harian Kendari Pos