Jakarta l Badilag.net

Mahkamah Agung ingin membentuk pengadilan-pengadilan baru di wilayah-wilayah yang mengalami pemekaran.

Sekretaris MA Nurhadi mengatakan, pengadilan-pengadilan yang akan dibentuk MA meliputi pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

“Insya Allah, di wilayah-wilayah pemekaran, kita akan membentuk 82 pengadilan tingkat pertama dan 10 pengadilan tingkat banding,” ujar Sekretaris MA, ketika memberi pengarahan pada rapat koordinasi Badilag di Bandung, Jumat (29/1/2016).

Sebagian dari 92 pengadilan yang akan dibentuk itu, menurut Sekretaris MA, adalah pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama.

“Ya, termasuk lingkungan peradilan agama. Ada 52 PA yang akan kita bentuk,” ungkapnya.

Pembentukan pengadilan-pengadilan baru itu diperlukan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Meski urgen, MA tidak dapat melangkah sendiri. Diperlukan persetujuan dari lembaga eksekutif dan legislatif.

Pembentukan pengadilan tingkat banding harus melalui Undang-Undang, dan pembentukan pengadilan tingkat pertama dengan menggunakan Keputusan Presiden.

“Dampaknya banyak, termasuk ke perekrutan SDM, baik teknis maupun nonteknis. Kita butuh 1500 pegawai,” kata Sekretaris MA.

Masih kurang

Di lingkungan peradilan agama, saat ini terdapat 388 pengadilan yang terdiri dari 29 pengadilan tingkat banding dan 359 pengadilan tingkat pertama.

Sementara itu, di seluruh Indonesia saat ini terdapat 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Dengan demikian, dibandingkan dengan jumlah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, jumlah pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama masih kurang cukup banyak.

Di tingkat banding, ada lima PTA yang wilayah hukumnya meliputi dua provinsi, yaitu PTA Pekanbaru (Riau dan Kepulauan Riau), PTA Samarinda (Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara), PTA Makassar (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat), PTA Mataram (Nusa Tenggara Barat dan Bali) dan PTA Jayapura (Papua dan Papua Barat).

Sementara itu, di tingkat pertama, ada puluhan PA yang wilayah hukumnya meliputi lebih dari satu kabupaten/kota.

[hermansyah]